Sulut – Panitia khusus DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menggelar rapat lanjutan pembahasan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Pansus Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Raski Mokodompit, mengingatkan Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut (PDPS) untuk meninjau kembali kondisi keuangan daerah sebagai acuan dalam menyusun strategi.
Menurut Raski, kondisi keuangan APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sempat berada dalam keadaan cukup sehat, namun dalam dua tahun terakhir mengalami tantangan.
Dimana ada potensi kantong-kantong pendapatan mulai tak digarap secara potensial. Padahal jika dimaksimalkan, maka akan menarik PAD cukup besar dari sektor-sektor tersebut.Dia mencontohkan potensi pariwisata cukup besar, namun belum ada penggarapan secara optimal.
“Dua tahun terakhir ini, APBD kita agak goyah. Karena itu, penting bagi Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut untuk memperhitungkan langkah ke depan lagi,” ungkap Raski Senin, (25/11/2025) pada rapat lanjutan pembahasan Ranperda di ruang rapat serbaguna DPRD Sulut.
Lanjut Raski, adanya efisiensi dengan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat dan berbagai faktor lainnya membuat Pemerintah Provinsi, khususnya Gubernur Yulius Selvanus, mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berkontribusi lebih dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Artinya, Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut harus dimaksimalkan. Mungkin Perumda bukan menjadi penyumbang utama PAD, tapi setidaknya jika bisa berdiri sendiri, sudah mampu membuka lapangan kerja,” jelas Raski.
Raski pun optimis di mana, penyerapan tenaga kerja oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut akan membantu menggerakkan roda ekonomi di Sulut.
“Kalau ekonomi berputar, maka masyarakat juga akan merasakan dampaknya. Jadi, mari kita lihat apa yang bisa dimaksimalkan ke depan,” ucap Raski.
Disamping itu pula, Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Sulut Olvie Ateng meminta dukungan dari DPRD agar PDPS dapat diberi kesempatan mengelola potensi di daerah yang dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi penyumbang PAD.“PAD di Kota Kotamobagu cukup tinggi. Sudah disurvei, tapi saat ini masih dikelola oleh Dinas Perhubungan,” tutur Olvie.“Untuk Minahasa, khususnya Pasar Tondano dan Amurang, kami sudah sampai pada tahap pembahasan MoU dan PKS. Namun karena adanya pergantian kepemimpinan, prosesnya masih kami tahan sementara. Untuk Amurang, kami sudah ajukan proposal dan sempat membahas dengan Bupati, tapi belum ada kejelasan. Sedangkan di Kotamobagu, potensi PAD sangat besar jika PDPS bisa ikut mengelola,” jelas dia.
Dalam rapat akhir pansus itu, masing-masing fraksi ikut menyampaikan pandangan terhadap Ranperda tersebut.Ketua Pansus Ranperda Perumda, Eugenie Mantiri.
Sekertaris Pansus Angelia Wenas.Wakil ketua Raski Mokodompit.Anggota Pansus:Jaane Laluyan,Inggried Sondakh,Pricylia Rondo,Hillary Tuwo,Amir Liputo,Louis SchrammHaslinda Rotinsulu,Vonny Paat.
