Faktabmr.Co, Palu – Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, mengikuti Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Kamis, 10 Juli 2025.
Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Aris Marfa’i, serta para gubernur, bupati/walikota se-Sulawesi dan juga Papua Barat Daya.
Forum tersebut kembali menggarisbawahi pentingnya penataan ruang sebagai fondasi pembangunan di seluruh Pulau Sulawesi serta Papua Barat Daya. Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan rencana pembangunan jangka menengah dan penataan ruang secara menyeluruh antara pemerintah pusat dan daerah.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, beserta gubernur lainnya seperti Andi Sudirman Sulaiman (Sulsel), Suardi Duka (Sulbar), Gusnar Ismail (Gorontalo), dan Elisa Kampo (Papua Barat Daya), berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dalam perencanaan ruang yang berkelanjutan dan adil.
Anwar Hafid menyoroti konflik antara menarik investasi dan menjaga kepatuhan terhadap zonasi tata ruang, mengakui tekanan yang dihadapi kepala daerah dalam menyetujui proyek yang tidak sesuai rencana tata ruang.
Ia menekankan perlunya penguatan hukum agar pemerintah daerah dapat bertindak tegas.
Forum mendorong percepatan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai syarat investasi yang bertanggung jawab dan menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Menko AHY menegaskan urgensi penataan ruang sebagai fondasi pembangunan, berbekal pengalamannya sebagai Menteri ATR/BPN. Ia menekankan bahwa kepastian tanah merupakan prasyarat pembangunan berkelanjutan.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, juga menegaskan perlunya implementasi reformasi agraria dan tata ruang yang didukung oleh politik dan regulasi yang kuat.
Forum ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat perencanaan wilayah demi mewujudkan keadilan spasial, mempercepat transformasi ekonomi, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Kawasan Timur Indonesia.
Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Harris P. Sumanta, dan Kepala Dinas PMPTSP Moh. Ali S. Mamonto turut hadir mendampingi bupati Boltim. ( Drm )
