FaktaBmr.Co, Sulut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun Anggaran 2024. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene. Senin 19/5-2025
Sambutan Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling:
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan kontribusi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut yang telah membahas secara komprehensif laporan pertanggungjawaban tersebut.
“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas kinerja Pansus. Sikap konstruktif yang ditunjukkan mencerminkan semangat kolaborasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Gubernur Yulius.Yang di dampingi Wagub Sulut Dr. Viktor Mailangkay
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dan catatan dari DPRD, khususnya melalui Pansus, akan menjadi perspektif baru yang sangat berharga dalam proses perbaikan dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulut.
Stabilitas Pangan dan Infrastruktur Wilayah
Menanggapi isu strategis yang dibahas dalam rapat, Gubernur menyoroti pentingnya stabilitas pangan sebagai prioritas utama pemerintah provinsi.
“Kami akan terus menggerakkan program pangan murah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Terkait usulan pembangunan di wilayah MPS 715 dan 716 (Wilayah Pengelolaan Perikanan), Gubernur menyatakan bahwa pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan prioritas dan kemampuan anggaran daerah.
Transparansi Anggaran dan Tata Kelola
Di akhir sambutannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa alokasi anggaran ke depan akan diarahkan untuk mendorong akuntabilitas dan efisiensi birokrasi.
“Alokasi anggaran yang dirancang diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran,” tutupnya.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam mendorong transparansi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Utara.
