Boltim Optimis Raih WTP ke-6

Boltim, FaktaBMR.com – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dari Badan Pemerinta Keuangan (BPK) lima kali secara beruntun, tetap akan dipertahankan.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Boltim Oskar Manoppo, selain menargetkan opini WTP dari BPK, beberapa catatan juga menjadi target untuk dikurangi.

“Selain target WTP seperti yang ditegaskan Bapak Bupati, namun kita juga harus menargetkan untuk mengurangi catatan dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Menurutnya, WTP yang diraih lima kali menjadi kebangaan tersendiri bagi jajaran Pemkab Boltim. Karena hal itu merupakan pembuktikan penyelenggaraan pemerintahan di Boltim berjalan dengan akuntabel.

“Saat pemeriksaan kami juga terbuka, petugas dari BPK kami persilakan seluas-luasnya untuk melakukan pemeriksaan. Kami juga selalu berdiskusi dan meminta saran dan masukan dengan mereka,” ungkapnya.

Berdasarkan intruksi Bupati, pra audit yang dilakukan BPK selama 35 hari ini, para pimpinan SKPD sudah menyiapkan semua dokumen terkait dengan pengelolaan keuangan. Demi terlaksana dengan baik pemeriksaan dilakukan tim BPK. Sebab Setelah semua laporan keuangan sudah diperoleh dan diperiksa, dilanjutkan dengan pemeriksaan rinci.

“Hasil pemeriksaan rinci itu nantinya akan diserahkan kepada Bupati yang telah menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” tuturnya.

Dirinya menyampaikan, pada 2017 lalu, Pemkab Boltim mendapat 14 catatan, yakni 9 catatan kepatuhan dan 5 catatan mengenai sistem pengendalian intern. “Sehingga target kita ada dua, yaitu WTP dan mengurangi catatan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim Muhammad Assegaf menambahkan, meski telah menerima WTP bukan berarti laporan keuangan Boltim sempurna. Namun masih dalam batas kewajaran dan sesuai Undang-undang.

“Diberikan waktu 60 hari untuk memperbaiki. Kekurangan pasti ada, tapi Boltim masih sangat wajar dan masih bisa diperbaiki. Sehingga WTP kembali diberikan,” akunya.

Ia berharap, prestasi tersebut tidak lantas membuat para SKPD berpuas diri, tapi menjadi penyemangat untuk melakukan kinerja yang lebih baik lagi. “Hasil positif diperoleh harus dijadikan acuan agar kedepan lebih baik lagi,” harapnya. (Tr-Ft/01).