Kotamobagu, FaktaBMR.com – Mencuatnya berbagai isu yang berpotensi memecah bela persatuan dan kesatuan mendapat respon dari Kepala Badan (Kaban), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kota Kotamobagu, Irianto Mokoginta.
Untuk mengantisipasi kesalahpahaman, Irianto mengatakan, akan menggelar kegiatan pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas), pada triwulan dua mendatang.
“Saat ini kita masih focus pada entri BPK, tapi kita sudah merencananakan kegiatan (Pembinaan Ormas), termasuk di dalamnya juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk kemudian diberi atau diajak untuk tidak terprovokasi dan tidak pula memprovokasi,” ujarnya. Jumat (14/02/2020).
Kesbangpol juga selalu berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kotamobagu, guna memberikan penyejukan dan pencerahan bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai isu dan gesekan yang terjadi.
“Tokoh-tokoh agama ini penting untuk jadi penengah, di tengah masyarakat. Karena kita tidak tahu, tingkat pengetahuan semua masyarakat, termasuk mudah tidaknya terprovokasi informasi yang tidak benar,” ungkapnya.
Dirinya juga mengajak, insan media untuk tidak memberitakan berita bohong atau Hoaks, dan mengedepankan praktek Jurnalisme Damai dalam memberikan informasi.
“Olehnya, saya mengajak teman-teman (Jurnalis), terutama yang melakukan peliputan di wilayah Kota Kotamobagu, untuk menjadi penyejuk. Melakukan kerja sebagaimana mestinya yang menjadi landasan profesionalisme dan etik, agar bisa memberi hawa positif dalam kehidupan bermasyarakat,” pungkasnya.
Baca Juga : DPC PDIP Kotamobagu Tanam Seribu Pohon
Sebelumnya, (30/01/2020), Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Yinthze Lynvia Gunde, meminta wartawan yang ada di wilayah Sulawesi Utara (Sulut), untuk mengedepankan Jurnalisme Damai dan tetap mengacu Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dalam menjalankan tugas.
”Media diharapkan bisa menyajikan berita yang objektif dan berimbang. Tidak memanas-manasi, dan berpihak pada kebenaran. Media diharap bijaksana dan menahan diri. Tidak menyajikan berita bombastic yang berisiko memecah,” ucapnya.
Dijelaskannya, media memiliki peran penting dalam membentuk opini masyarakat, sehingga pemberitaan yang kurang objektif, atau bahkan keliru justru bisa menjadi pemicu perpecahan.
“Kita mengecam, dan prihatin dengan sikap-sikap intoleran. Jika ada hal yang tidak diinginkan, ada aparat yang berwenang, wartawan tidak bisa masuk dan turut memberikan informasi yang menyulut perpecahan masyarakat,” tandasnya.
