Nasional, FaktaBMR.com – Dilansir dari Tempo.com, Penasihat Senior Direktur Jenderal Who Untuk Bidang Gender Dan Pemuda, Pendiri Center For Indonesia Strategic Development Initiatives (Cisdi)
Definisi kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa “sehat” bukan hanya tiadanya sakit, melainkan juga keadaan saat manusia berada pada kondisi fisik, mental, dan sosial yang sejahtera. Namun kesehatan tetap bukan prioritas pertama dan utama dalam pembangunan.
Khusus di sektor kesehatan, harus diakui bahwa sebelum pandemi terjadi, kesehatan bukan sesuatu yang terasa sebagai milik banyak orang. Pembuatan kebijakan kesehatan dan semua aksi turutannya, baik global maupun nasional, sering kali menjadi sesuatu yang tampak tidak terhubung langsung dengan aktivitas individu dan komunitas. Dalam banyak kesempatan, kesehatan dan sistem kesehatan dilihat sebagai sekadar tempat singgah untuk meminta layanan dan obat-obatan pada saat dibutuhkan, bukan sesuatu yang secara sadar dipelihara ketangguhannya sebagai aset terbesar populasi sebuah negara. Padahal penyelesaian kegawatdaruratan kesehatan masyarakat meminta adanya keseimbangan dan dinamika yang harmonis di antara semua elemen dalam konstruksi sosial masyarakat. Inilah yang dipahami sebagai pendekatan holistik pemerintah dan pendekatan holistik masyarakat.
Siapa saja yang termasuk dalam konstruksi sosial yang disebut sebagai pemerintah dan masyarakat ini? Setidaknya ada empat bagian besar aktor pembangunan. Pertama, setiap individu wajib melakukan upaya yang melindungi diri dan sekitarnya melalui cara-cara seperti mencuci tangan, tidak menyentuh wajah, melakukan isolasi mandiri bila sakit, menjaga jarak fisik, dan membatasi perpindahan fisik.
Kedua, komunitas memastikan agar layanan publik dan terutama tambahan sumber daya dapat diterima oleh semua dengan prinsip kesetaraan, sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal. Komunitas inilah yang memastikan perlindungan bagi kelompok rentan dan tenaga kesehatan serta penerapan pembatasan gerak dan penjagaan jarak.
Ketiga, pemerintah menjadi kompas dengan melakukan koordinasi di antara lembaganya dan menempatkan diri di atas tarikan berbagai kepentingan politik maupun kelompok agar serangkaian langkah kesehatan masyarakat bisa dikerjakan.
Keempat, kelompok masyarakat sipil terdiri atas dunia usaha, akademikus, media, dan organisasi kepemudaan. Merekalah yang merangkul individu dan komunitas untuk bergerak dalam harmoni dan mengisi kesenjangan dalam kebijakan maupun implementasinya.
Secara khusus, bagaimana masyarakat sipil berperan di dalamnya? Indikator apa saja yang menjadi tolok ukur keberhasilannya? Pertama, adanya strategi nasional yang holistik dengan langkah yang tepat dan melibatkan semua pihak. Kekuatan strategi nasional terlihat dari dikerjakannya beberapa hal utama, yaitu pelibatan dan mobilisasi masyarakat untuk membatasi perpindahan virus, tes massal, penelusuran kontak, isolasi kasus untuk mengontrol penularan, layanan klinis, dan layanan kesehatan untuk menurunkan angka kematian. Bila perlu, masyarakat melakukan adaptasi strategi sesuai dengan risiko, kapasitas, dan faktor-faktor lain yang berisiko terhadap ketangguhan strategi tersebut.
Kedua, kemampuan untuk bergerak bersama tanpa membutuhkan pemimpin formal, mengorganisasikan diri sendiri, visioner, serta jeli memetakan celah dalam strategi nasional untuk diisi oleh aksi dan keberanian berpihak pada kepentingan publik. Sifat ini menjadi penanda khas yang membuat masyarakat sipil mempunyai keuntungan kompetitif dibandingkan dengan mitra pemerintah yang harus menaati berbagai aturan tata kelola birokrasi yang sering kali memperlambat gerak.
Ketiga, kemampuan menembus batas-batas geografis tanpa ego kelompok dan menyambungkan berbagai kelompok. Masyarakat sipil lincah bergerak bukan hanya dalam aksi, tapi juga dalam berjejaring dengan berbagai organisasi serupa di dalam maupun luar negeri. Hal ini menjadi penunjang keberhasilan dalam melakukan komunikasi publik secara jelas, kreatif, dan menggunakan semua jalur distribusi informasi yang tersedia dengan cara yang cair tapi akurat.
Khusus untuk Indonesia, kondisi dan modalitas berikut dapat diperhatikan. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dapat dipakai sebagai acuan dalam mengatur keterlibatan masyarakat sipil. Regulasi ini memudahkan masyarakat sipil mengatur diri dan menempatkan kekuatan organisasinya dalam berbagai kegiatan publik.
Kedua, Indonesia sejatinya mempunyai jejaring masyarakat sipil di sektor kesehatan maupun non-kesehatan yang kuat dan secara alamiah telah sejak dini melindungi kelompok rentan. Sebagai contoh, Indonesia masih menjadi negara dengan beban tuberkulosis (TBC) tertinggi kedua di dunia. Masyarakat sipil berperan memastikan agar penderita TBC dengan resistansi obat mendapat perhatian secara terus-menerus. Dari luar sektor kesehatan, kelompok filantrofi, aktivis perempuan dan gender, serta berbagai organisasi pemuda dan jejaring antikorupsi adalah sedikit contoh kumpulan yang saat ini telah terjun langsung mengerjakan berbagai aksi masyarakat. Aksi cuci tangan, pengumpulan data jumlah maupun sebaran kasus, serta pemetaan kebutuhan fasilitas kesehatan melalui crowd sourcing, tes polymerase chain reaction (PCR) untuk tenaga kesehatan, dan kelas online untuk menambah kapasitas tenaga kesehatan adalah beberapa contoh aksi yang telah dan sedang berjalan.
Dalam pandemi, rasa kemanusiaan dan keberanian kita menjawab panggilan patriotis diuji. Memang bukan hal mudah untuk bekerja bersama di atas berbagai kepentingan, namun bukan berarti ini menjadi pembenaran untuk tidak berbuat lebih banyak lagi. Inilah salah satu bentuk konkret solidaritas yang berulang kali ditegaskan Direktur Jenderal WHO sebagai hal utama yang dibutuhkan untuk mengalahkan pandemi. Gerak seiring-seirama berbagai elemen dalam dan antarnegara mempunyai tujuan yang sama: menyelamatkan kemanusiaan dan nyawa manusia, menuntaskan pandemi, dan mengakhiri kegawatdaruratan kesehatan.
(Sumber : Tempo.co)
