Boltim, Faktabmr.co — Trimatra Aparatur Sipil Negara ( ASN ) kiranya perlu ditinjau Ulang. Bukan pada konteks norma regulasinya, tapi pada dimensi mentalitasnya. Fenomena ini terlihat jelas saat di Pilkada Boltim 2024 lalu, dimana instrumen kekuasaan terlampau masif memainkan peran pada relasi kekuasaannya. Polarisasi dan politisasi ASN sungguh sangat kentara di ruang publik.
Bergesernya paradigma ASN tidak hanya mendistorsi nilai tetapi sudah menjadi alat kekuasaan yang intimidatif bahkan jauh dari kesantunan, kearifan dan kebijaksanaan sebagai Abdi Negara.
Bocornya percakapan di WhatsApp Group ( WAG ) dengan nama Grup SERBU FOR ARUS adalah bukti bahwa mental para Abdi Negara ini mengalami problem etis yang akut untuk patut disebut sebagai para ” YES MAN ” ( Penjilat Kekuasaan ), padahal mereka adalah Pejabat Pemerintah yang harusnya menjadi teladan bagi Masyarakat sebagai pelayan kepentingan Rakyat.
Pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka mampu menjaga loyalitas, disiplin, profesionalismenya kepada pemimpin yang baru, sementara mereka telah bersikap merendahkan, mencemooh wilayah personal seorang calon pemimpin yang hari ini terpilih menjadi atasan mereka? Lalu kepatuhan macam apa yang bisa diharapkan dari mereka yang nantinya akan diamanahi tugas dan tanggungjawabnya menjalankan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ?
Chemistry apa yang dapat di percaya dari para ” YES MAN ” itu selain loyalitas semu yang sesungguhnya hanya untuk kepentingan menjaga posisi jabatan mereka dengan menjilat atasan? Bukankah rambu -rambu tentang netralitas ASN sudah di tegaskan dalam regulasi sebagai norma etis yang menuntun sikap para Abdi Negara dirana politik.
Undang – Undang tentang netralitas ASN harusnya di jadikan pedoman, meski ASN tidak kehilangan hak polotiknya untuk memilih dan dipilih. Jika nilai-nilai yuridis yang mengatur diri mereka sendiri mampu untuk dilanggar, bagaimana mungkin kita menagih integritas mereka untuk berpihak pada kepentingan publik, maka tantangan terbesar dari pemerintahan dan kepemimpinan OPPO-ARGO adalah mengembalikan para digma ASN pada rel yang semestinya.
Sebagai sumbangsi saran, mendesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan melakukan penyegaran ditubuh birokrasi Pemerintah Daerah Boltim.
Amputasi berbagai dimensi yang sudah mengalami distorsi nilai, pangkas ASN yang mendapat posisi strategis tapi tidak memiliki integritas dan moral pengabdian.
Terapkan kajian yang matang dalam melakukan mutasi dan roling jabatan yang berorientasi pada komitmen kerja dan pengabdian untuk melayani kepentingan publik. Tentu saja pertimbangan politis itu perlu, tapi lebih pada penegakan disiplin, profesionalisme dan loyalitas dalam pemagnaan yang sebenarnya, pemberian diri demi pengabdian sejati untuk Bangkit bekerja membangun Desa, menuju Boltim yang sejahtera dan berkelanjutan. #BoltimBangkit. */drm
