Faktabmr.co – Bolsel Aktivis muda Parindo Potabuga, yang memiliki darah asli Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), dengan tegas menyoroti lemahnya penanganan kasus di Mapolres Bolsel serta kurangnya kekompakan antara Kapolres dan bawahannya.
Menurut Parindo, di bawah kepemimpinan AKBP Indra Wahyu Madjid SIK, Polres Bolsel tidak mampu menangani kasus-kasus yang dianggap sulit.
Parindo mengungkapkan bahwa ada tiga kasus besar yang dinilai gagal diselesaikan oleh Kapolres Bolsel, sehingga muncul dugaan apakah kasus-kasus ini memang sulit diungkap atau justru dibiarkan. “Tiga kasus yang kami lihat tidak bisa ditangani oleh Polres Bolsel adalah kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang melibatkan seorang pengusaha terkenal di Kotamobagu, kasus PETI di Rata Ulang yang menyebabkan kematian, serta kasus penyitaan batu hitam di Polsek Posigadan,” ujarnya dengan nada kesal.
Menurut Parindo, dugaan adanya pembiaran semakin menguat karena hingga kini ketiga kasus tersebut belum mendapatkan penyelesaian yang memadai. Ia juga menambahkan bahwa perhatian tidak hanya terfokus pada kasus-kasus tersebut, tetapi juga pada masalah internal di lingkungan kepolisian Bolsel, terutama yang berkaitan dengan anggaran.
Parindo menjelaskan bahwa dana sosialisasi Pilkada yang berjumlah sekitar Rp350.000.000 diduga tidak sepenuhnya disalurkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan informasi dari sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, hanya sekitar Rp100.000.000 dari anggaran tersebut yang diterima oleh pemateri sosialisasi, sementara sisanya tidak diketahui keberadaannya. “Sisa dana tersebut seharusnya menjadi hak anggota yang terlibat dalam sosialisasi selama tahapan Pilkada, namun hingga hari ini hak mereka belum juga diberikan,” tegas Parindo.
Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, Parindo mendesak Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Yudhiawan Wibisono, untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolres Bolsel. Ia menekankan bahwa ketidakharmonisan di internal Polres Bolsel, ditambah dengan mandeknya penanganan beberapa kasus, memerlukan tindakan tegas, termasuk kemungkinan penggantian Kapolres agar ada penyegaran di tubuh Polres Bolsel. “Kami mendesak agar Kapolda segera mengevaluasi Kapolres Bolsel untuk mencegah preseden buruk lebih lanjut di institusi kepolisian ini,” pungkasnya.( Fik)
