Kotamobagu, FaktaBMR.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kotamobagu mengelar high level meeting, dalam rangka evaluasi pengendalian inflansi semester I tahun 2020, di Hotel Sutanraja Kotamobagu, Selasa 20 Oktober 2020.
Rapat dibuka langsung oleh Wali Kota Ir. Hj Tatong Bara dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, SH, Kepala Bank Indonesia (BI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Arbonas Hutabarat, Sekda Kotamobagu Ir. Sande Dodo, MT, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Kotamobagu.
Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan bahwa Kota Kotamobagu merupakan salah satu daerah penopang inflasi sebesar 2%, sehingga menjadi salah satu daerah pengukuran inflasi di wilayah Provinsi Sulut.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan pemkot sendiri melainkan ada campur tangan juga dari pihak BI dan Bulog,” ujar Walikota.
Saat ini bawang merah juga sudah menjadi salah satu komoditi cukup besar di wilayah Kotamobagu. “Sehingga diharapkan pihak BI dapat memperhatikan para petani bawang merah di daerah ini,” harapnya.
Baca Juga : Walikota Kotamobagu dan Bank SulutGo Teken MoU Tentang Gaji ASN
Menurut Kepala BI Perwakilan Sulut, Arbonas Hutabarat, deflasi bisa terjadi akibat turunnya harga komoditi berbagai hasil pertanian. “Para petani akan berhenti bertani jika harga komoditi hasil pertanian terus mengalami penurunan harga,” ujar Arbonas.
Deflasi juga terjadi dari kelompok transportasi dan kelompok makanan. Namun yang lebih lagi disebabkan harga logam mulia (emas) yang cukup tinggi.
“Sehingga diharapkan melalui rapat pengendalian inflasi daerah ini, harga dan pasokan komoditi bisa terjaga. Jika pasokan kurang maka harus dilakukan operasi pasar,” pungkasnya.
