Kotamobagu, Faktabmr.co – Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di desa, Pj. Wali Kota Kotamobagu, Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si., membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa di Desa untuk tahun 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Gran Puri, Manado, dan dihadiri oleh para Sangadi serta unsur perangkat desa se-Kota Kotamobagu.
Dalam sambutannya, Asripan Nani menegaskan bahwa kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kualitas sumber daya manusia di desa, khususnya aparatur desa dalam hal pengadaan barang dan jasa. “Kegiatan Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kualitas sumber daya manusia di desa, khususnya aparatur desa dalam pengadaan barang/jasa di desa, dimana kegiatan ini diikuti oleh para Sangadi dan unsur perangkat desa se-Kota Kotamobagu,” ujar Asripan Nani.
Wali Kota menambahkan bahwa pemahaman yang baik mengenai tata cara pengadaan barang/jasa di desa sangat penting untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal. “Diharapkan dengan memahami secara baik tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa, maka pemerintah desa bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal,” tambahnya.
Turut hadir dalam acara ini adalah Asisten 1 Pemerintah Kota Kotamobagu, Nasli Paputungan, S.E., Kepala Dinas PMD Kota Kotamobagu, Drs. Teddy Makalalag, serta para Sangadi dan unsur perangkat desa se-Kota Kotamobagu. Kehadiran para pejabat penting ini mencerminkan dukungan penuh dari pemerintah kota terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa.
Acara Bimtek ini tidak hanya menjadi ajang peningkatan kapasitas, tetapi juga simbol komitmen politik pemerintah kota untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa di desa berjalan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan berbagai program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Pembukaan Bimtek ini menandai langkah konkret dalam upaya pemerintah daerah untuk meminimalisir potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa. Langkah ini juga sejalan dengan agenda politik lokal yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.
