Nasional, FaktaBMR.com – Dilansi dari Merdek.com, Ahli Kesehatan Masyarakat, Dr Hermawan Saputra mengatakan bahwa masyarakat harus siap hidup dalam waktu panjang yang bersama Covid-19. Hal itu bila pernyataan pemerintah untuk berdamai dengan Covid-19 dan menganjurkan tatanan kehidupan baru diterapkan.
“Ya kalau kita menyikapi pernyataan pemerintah tentang beradaptasi berdampingan dengan Covid-19. Tandanya masyarakat kita harus siap hidup dalam waktu yang cukup panjang, atau maraton, napas kita harus panjang dalam menghadapi virus ini,” ujar Hermawan saat dihubungi merdeka.com, Jumat (15/5).
Berbagai macam anjuran pemerintah, lanjut Hermawan, membuktikan ketidaksiapan dalam segala aspek. Mulai dari kedisiplinan masyarakat, fasilitas penanganan, kemampuan pemerintah dalam pemeriksaan, termasuk penanganan ekonomi pemerintah yang serba terbatas.
“Jadilah saya pikir ini opsi yang tidak menguntungkan tenaga kesehatan. Jadi ya pandangan saya Covid-19 di Indonesia itu berbeda dengan negara lain yang bisa lebih ketat, lebih komitmen, lebih sigap, akhirnya mereka bisa melawati titik kritisnya,” terangnya.
Walaupun di tengah angka kasus yang semakin tinggi, dia mengatakan, artinya pemerintah meminta pada masyarakat agar memiliki daya tahan, memiliki kesabaran yang lebih baik untuk bersama Covid-19 selama tahun 2020.
Lebih jauh, Hermawan mengatakan bahwa berdamai, tatanan kehidupan baru menjadi imbauan yang berisiko. Hal itu karena tidak ada jaminan yang bisa diberikan pemerintah.
“Ini sebenarnya imbauan yang berisiko tetapi pemerintah terlihat belum siap untuk menjamin segala aspeknya. Ya, seperti saat aspek moda transportasi di buka, langsung begitu menumpuknya bandara ini jadi sebuah ironi, bahkan itu belum menjadi puncaknya,” tuturnya.
Kendati demikian, dia meminta kepada pemerintah daerah yang memiliki pengambilan keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mengatur masyarakat. Supaya bisa mempertimbangkan aspek karakter, kesehatan, budaya masyarakat di daerahnya masing-masing.
“Nah sekarang ini payung kebijakan itu sangat tergantung dari peran teknis kepala daerah. Tentu harapannya kepada pada gubernur, bupati, walikota harus siap untuk melihat daerahnya, lebih melihat karakter daerahnya. Jika harus berdamai dengan Covid-19 pemerintah daerah lah yang ambil keputusan,” jelasnya.
Menurutnya, dengan penerapan PSBB secara serentak dan efektif selama dua minggu kedepan itu lebih baik. Dibandingkan kita harus berdamai tanpa aturan, serasa permasalahan ini dilimpahkan ke individu-individu, untuk hidup berdampingan sepanjang waktu bersama Covid-19.
(Sumber : Merdeka.com)
